(RIAUPOS.CO) -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) mewajibkan kecamatan untuk membuat program pembangunan yang berkaitan dan bersinergi dengan pemkab.
“Dengan demikian, kita yakin akan dapat mempengaruhi pertumbuhan perekonomian masyarakat di pedesaan,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Inhil H Said Syarifuddin, baru-baru ini.
Selain program pembangunan, pihaknya juga meminta pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dimana telah ditargetkan paling lambat hingga akhir 2019 mendatang seluruh desa sudah dapat memiliki BUMDes untuk membantu pertumbuhan ekonomi disana.
“Dengan BUMDes, upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa akan dilakukan melalui potensi yang ada di desa,” jelasnya.
Potensi yang besar saat ini adalah perkebunan kelapa. Lebih 70 persen masyarakat bergantung pada sektor itu. Maka itu Pemkab Inhil terus berupaya membuat pengembangan turunan kelapa.
“Kita tahu bahwa nilai ekonomisnya tidak hanya pada buah kelapa semata. Tapi banyak turunan kelapa yang bisa menjadi sumber ekonomi masyarakat,” paparnya.
Sejalan dengan kegiatan itu juga dikukuhkan pengurus ranting Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) di sejumlah kecamatan. Melalui himpunan itu diharapkan dapat menjadi wadah pemersatu dan bertukar pikiran bagi para nelayan disana.
“Kita juga memiliki potensi perikanan yang cukup besar. Kita manfaatkalah juga HNSI ini untuk kepentingan bersama, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan,” harap sekda.(adv)
